Terkait Perdagangan CPO, Luhut: Jangan Dikte Kami…

JAKARTA, (tubasmedia.com) –  Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Luhut Binsar Pandjaitan memastikan pemerintah tidak akan pernah didikte oleh negara-negara di dunia, khususnya Uni Eropa terkait hubungan perdagangan minyak sawit mentah (Crude Palm Oils/CPO).

Hal ini diungkap Luhut sesuai pernyataannya saat menghadiri World Economic Forum (WEF) yang digelar di Davos, Swiss pada pekan lalu.

“Ini untuk semuanya (termasuk Uni Eropa). Kami selalu dengarkan masukan, tapi kami (Indonesia) bukan negara miskin, kami negara kuat. Kami sangat terbuka, tapi jangan mendikte kami,” ujarnya di Istana Negara, Selasa (29/1).

Pernyataan soal dikte ini merupakan tanggapan pemerintah atas berbagai tudingan deforestasi dari beberapa negara yang menjegal ekspor CPO dan produk turunannya asal Indonesia. Hal ini dilakukan Uni Eropa dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut dia, pemerintah dan kalangan dunia usaha sebenarnya sudah gencar menepis isu deforestasi dan menyatakan bahwa industri CPO Indonesia sangat konsen pada keberlanjutan. Hal ini ditandai dengan kebijakan moratorium guna meremajakan lahan perkebunan sawit.

Pemerintah juga melakukan standarisasi atas produk CPO dan turunannya melalui Indonesian Sustainable Palm Oil System (ISPO). “Masalah lingkungan ini tidak perlu diajari. Kami tahu kalau merusak lingkungan itu merusak generasi yang akan datang,” imbuhnya.

Lebih lanjut ia mengatakan pemerintah bakal terus memperjuangkan industri sawit yang saat ini menjadi penyumbang devisa terbesar. Industri sawit juga disebut mempekerjakan sekitar 17,5 juta petani.

“Kalau petani menderita, itu akan jadi masalah buat kami karena SDGs (target pembangunan berkelanjutan) nomor satu tentang kemiskinan. Jadi kami akan selesaikan dengan program sawit,” terangnya. (red)