TGUPP Besutan Anies Membuat Pembangunan Kacau di Jakarta, Sudah Disingkirkan

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Pejabat (Pj) Gubernur DKI Jakarta, Heru Budi Hartono pastikan bahwa sudah tidak ada lagi Tim Gubernur Ungtuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

“Ya TGUPP itu kan tergantung selera gubernur masing-masing, dulu bagus, semuanya bagus,” ujar Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Kamis (27/10/2022).

Namun demikian, Heru mengaku dirinya belum terpikirkan untuk mengangkat kembali TGUPP. “Kalau sekarang sih enggak ada ya,” ucap Heru menegaskan.

Diberitakan sebelumnya, TGUPP merupakan tim yang dibentuk untuk membantu kerja Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta. TGUPP difungsikan untuk mempercepat pembangunan dalam segala bidang yang ada di ibu kota.

Namun selama era kepemimpinan Anies Baswedan dan Ahmad Riza Patria, TGUPP menuai kontroversi. Berbagai pihak termasuk DPRD DKI Jakarta menganggap TGUPP tidak terlalu berfungsi bagi pembangunan ibu kota.

“Terkait TGUPP, semua bagus. Tetapi saya ingin memaksimalkan dinas-dinas yang ada,” ujar Heru saat ditemui di Balai Kota DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Senin (17/10/2022).

Heru mengatakan bahwa pihaknya akan memperkuat asisten dan tenaga ahli di masing-masing dinas.

Hal tersebut supaya dinas-dinas dapat bekerja lebih maksimal tanpa adanya TGUPP.

Pembangunan Kacau

Diberitakan sebelumnya, Ketua DPRD DKI Jakarta, Prasetyo Edi Marsudi menegaskan bahwa semua anggota Tim Gubernur untuk Percepatan Pembangunan (TGUPP) DKI Jakarta tidak boleh bekerja lagi di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta.

Hal tersebut harus dilakukan usai masa jabatan Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan berakhir pada 16 Oktober 2022 mendatang.

“TGUPP itu harus ngilang. Itu yang membuat kacau pembangunan di Jakarta. TGUPP harus selesai tanggal 16 Okober nanti. Selesai semua,” ujar Prasetyo saat ditemui di Gedung DPRD DKI Jakarta, Kecamatan Gambir, Jakarta Pusat, Selasa (13/9/2022).

Menurut Prasetyo, banyak gagasan TGUPP yang justru malah merugikan warga DKI Jakarta.

Salah satunya adalah pembangunan serta revitalisasi trotoar yang ternyata memutus tali air. Prasetyo beranggapan bahwa hal itu mengakibatkan saluran pada tali air terputus dan jalanan menjadi tergenang.

“Ide-idenya banyak yang merugikan. Salah satu contoh yang saya temukan di Kemang, Jakarta Selatan,” ujar Prasetyo.

Lebih lanjut Prasetyo menjelaskan, tali air tersebut ditambah dengan trotoar yang dilebarkan. Ia menemukan ternyata tali air itu tidak menyatu dengan trotoar, sehingga menyebabkan kebuntuan. Hal itulah yang menurut Prasetyo menjadi penyebab banjir.

“Pengangkatan TGUPP di zaman Anies dan Jokowi sebelumnya berbeda. Anies mengangkat TGUPP disertai dengan kepentingan. Sementara, Jokowi menunjuk orang menjadi anggota TGUPP dari ASN-ASN yang akan pensiun,” ujar Prasetyo.

Prasetyo mengatakan bahwa jumlah anggota TGUPP Anies pun melonjak.  Menurutnya, hal itu sangat membebankan anggaran daerah karena mereka (TGUPP) digaji dari APBD DKI Jakarta.

“Banyak orang-orang pintar di sini kok. Jadi saya rasa TGUPP enggak akan saya laksanakan dalam rapat banggar, (gaji TGUPP) enggak kami anggarkan setelah pelantikan Pj gubernur nanti,” ujar Prasetyo.

Dirut MRT Dicopot

Sementara itu, meski baru tiga bulan menjabat sebagai Direktur Utama PT Mass Rapid Transit (MRT) Jakarta, Muhammad Aprindy dicopot dari jabatannya.

Heru Budi Hartono selaku perwakilan pemegang saham di Pemprov DKI Jakarta, menempatkan Tuhiyat sebagai Dirut MRT Jakarta.

Pelaksana tugas (Plt) Kepala Badan Pembina BUMD DKI Jakarta Fitria Rahadiani mengatakan, Tuhiyat memiliki pengalaman dalam bidang corporate financing.

Tuhiyat diyakini mampu memperkuat kooordinasi antara Pemprov DKI Jakarta, Kementerian Perhubungan, Bappenas, Kementerian Keuangan dan stakeholder dalam upaya pemenuhan pendanaan pembiayaan fase II MRT.

“Ke depan, diperlukan upaya semakin intensif untuk berkoordinasi dengan stakeholder terkait dalam rangka pemenuhan pendanaan khususnya pembiayaan fase II dan fase berikutnya dalam waktu dekat,” kata Fitria berdasarkan keterangannya pada Rabu (26/10/2022).

Sebelumnya, Tuhiyat mengemban amanah sebagai Direktur Utama Moda Integrasi Transportasi Jabodetabek (MITJ). Adapun MITJ merupakan perusahaan patungan antara MRT Jakarta dengan PT KAI (Persero).

“Penggantian Direktur Utama, Komisaris Utama, dan anggota komisaris telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan ketentuan peraturan perundang-undangan, melalui Keputusan Para Pemegang Saham di luar RUPS yang ditandatangani pada tanggal 25 Oktober 2022,” jelas Fitria.

Selanjutnya, Pemprov DKI Jakarta juga melakukan penyegaran di kursi Dewan Komisaris PT MRT Jakarta (Perseroda).

RUPS juga mengangkat Dodik Wijanarko sebagai Komisaris Utama, Bambang Kristiyono sebagai Komisaris dan mantan Dirut MRT Jakarta, William Sabandar sebagai Komisaris.

“Kehadiran mereka diharapkan dapat memberikan arahan dan masukan kepada Direksi dalam kaitannya dengan proses pembangunan MRT Jakarta Fase 2 dan fase-fase berikutnya,” ucapnya.

PT MRT Jakarta merupakan BUMD dengan 99,70 persen sahamnya dimiliki oleh Pemprov DKI Jakarta dan sisanya dimiliki oleh PT Jakarta Propertindo (Perseroda).

Untuk melayani transportasi umum dengan ruang lingkup perusahaan adalah pengusahaan dan pembangunan prasarana dan sarana MRT, pengoperasian dan perawatan prasarana dan sarana serta pengembangan dan pengelolaan bisnis di stasiun dan kawasan sekitarnya (TOD). (sabar)