Tidak Mudah Memulihkan Ekonomi

Oleh: Fauzi Aziz

 

PERTAMA, semua negara tengah berjuang untuk melakukan pemulihan ekonomi dengan harap-harap cemas karena pandemi covid 19 belum sepenuhnya berlalu. Semua dituntut untuk time to care guna mengatasi pandemi tersebut, meskipun banyak diwarnai kontraversi. Peran dan fungsi kebijakan pemerintah sangat dominan berkontribusi dalam pelaksanaan progam pemulihan ekonomi. Misi kebijakan tersebut hanya ada 3 yang paling utama, yakni menciptakan stabilitas, menjaga pertumbuhan, dan melindungi kesejahteraan rakyat.

KEDUA, ketiga misi tersebut berat untuk dipikul dan menelan biaya pemulihan yang tidak kecil. Merawat harapan, menuntut kohesivitas bukan hal mudah. Sekali lagi time to care harus menjadi perhatian kita bersama. Erosi kohesi sosial sudah menjadi berita dalam dunia. Pandemi telah meningkatkan pengangguran. Belum ada jaminan ketika ekonomi pulih, kelompok ini akan mendapatkan pekerjaan.

Dunia usaha hampir pasti akan bertransformasi ke praktek ekonomi digital untuk meningkatkan efisiensi. Menurut McKinsey, jika progam industri 4.0 bisa efektif diterapkan di seluruh Indonesia akan menyumbang PDB 120 miliar dolar AS dan menurut perhitungan kasar penulis berarti ada potensi dapat  menyumbang pajak USD 30 miliar. Lika-likunya tajam, karena dalam banyak hal setiap keputusan pemberian stimulus penyelamatan harus melalui proses politik yang kepentingannya tidak mudah untuk dikonsolidasikan. Shadow data dan informasi banyak mewarnai dalam pengelolaan kebijakan ekonomi dan bisnis, yang jika tidak cermat membacanya  menjadi senjata makan tuan karena kebijakan yang dibuat untuk menyikapi keadaan bisa tidak tepat sasaran. Sebab itu, setiap terjadi krisis ekonomi selalu ada faktor penyumbang dari adanya goverment failure maupun private failure, dan sejumlah faktor eksternal. Subyektiftas acapkali mengalahkan obyektifitas untuk menutupi kelemahan yang ada.

KETIGA, teori kebijakan dan praktek kebijakan  tidak selamanya klop. Oleh sebab itu wajar bila terjadi krisis ada saja faktor goverment failure dan private failure. Para ekonom teknokrat mempunyai pandangan bahwa pemulihan ekonomi  harus dimulai dari investasi yang tinggi, hanya saja diperlukan syarat suku bunga rendah. Suku bunga tinggi menjadi titik krusial dari skema pemulihan ekonomi, khususnya di Indonesia. Terkait ini, maka pemulihan ekonomi  harus berangkat dari titik kurs rupiah yang kuat dan inflasi yang rendah agar tingkat suku bunga rendah dapat dipenuhi oleh lembaga keuangan perbankan.

KEEMPAT, pertanyaan kita akan dimulai dari mana pemilihan ekonomi. Yang bisa menjawab adalah policy makers,dan bisanya mereka disuguhi sejumlah rekomendasi kebijakan yang harus dipilih. Dalam pendekatan praktis, BI dan pemerintah nampaknya mempunyai pilihan yang sama, yakni dimulai dari menggenjot konsumsi. Tapi ini merupakan pilihan sulit, dan karena itu,deputi senior gubernur BI mengatakan bahwa Indonesia bisa terjebak pada lingkaran setan untuk menyelamatkan perekonomian secara keseluruhan. Menarik yang disampaikan oleh wamenkeu yang penulis catat dari media bahwa dunia usaha didorong agar segera memanfaatkan kredit perbankan sehingga kredit bisa tersalurkan, dan roda ekonomi dapat berputar lagi.

Disitu ada skema kredit investasi, kredit modal kerja dan kredit konsumsi yang bisa ditawarkan. Wamenkeu juga memberikan sinyal bahwa pemerintah akan memberikan semacam “penjaminan”. Apakah ini semacam state guarantee for borrowing enterprices. Skema ini biasanya untuk membantu BUMN. Bagi swasta boleh jadi berupa subsidi bunga. Ada juga skema statutory guarantee on liabilities and other obligation, misalnya credit support fund untuk UKM/IKM yang risikonya dijamin pemerintah. Atau bisa dalam bentuk pembebasan pajak.

Harapan Besar

Contoh terbaru adalah pembebasan PPnBM untuk kendaraan ber CC 1500-2500, Ini berarti mendorong konsumsi karena PPnBM adalah pajak atas konsumsi. Begitu pula pembebasan PPN 0% untuk pembelian rumah. Apapun skema kredit yang ditawarkan,penerapan tingkat suku bunga rendah menjadi harapan besar dari kalangan dunia usaha untuk menekan borrowing cost. Yang penting afirmasi yang dilakukan harus berimbang antara tindakan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi dan peningkatan kesejahteraan rakyat. Jangan sampai menimbulkan erosi kohesi masyarakat makin dalam

karena ada indikasi bahwa berbagai peristiwa sosial yang aneh-aneh di masyarakat bermunculan yang bersifat ekstrem. Pertanyaannya kembali muncul  yaitu dari mana dana stimulus diperoleh. Publik menduga pasti berasal dari utang luar negeri karena penerimaan dalam negeri mengempis.Boleh jadi di brankas pemerintah masih ada dana stand by loan dari lembaga keuangan internasional yang siap  dicairkan. Sebagai contoh,AS saja masih cetak uang untuk menyediakan dana stimulus sebesar USD 1,9 triliun tahun ini. Mungkin daripada cetak utang baru, karena beban utang AS sudah melambung tinggi melampaui ambang batas aman 60% terhadap PDBnya.

KELIMA,mendorong pertumbuhan konsumsi sebagai pilihan kebijakan tidaklah salah, tapi cukup berisiko karena kita masih menghadapi ketimpangan antar kelompok pendapatan masyarakat yang jurangnya masih cukup lebar. Karena itu, upaya yang dilakukan harus penuh kebijaksanaan. Contoh yang menurut hemat penulis tidak bijaksana adalah mendorong masyarakat agar menggunakan tabungannya untuk berbelanja. Ini sangat sensitif karena sebagian masyarakat sudah makan tabungan (mantab ) dan habis terpakai karena terkena PHK atau karena dirumahkan. Ini berpotensi menggugah macan tidur yang bisa menimbulkan ketersinggungan sosial di masyarakat kelas menengah bawah..

KEENAM, itulah pilihan kebijakan yang dilakukan pemerintah dalam pemulihan ekonomi. Indonesia pasti masih akan mengandalkan utang luar negeri untuk melanjutkan progam pemulihan yang butuh likuiditas tidak sedikit.Hal ini terjadi karena defisit antara pendapatan dengan belanja dan pembiayaan celahnya tetap lebar. Menata ulang  skala prioritas untuk investasi di sektor riil harus dilakukan karena cost of fund menjadi relatif mahal. Mari kita lihat saja data tahun 2020 BPS yakni konsumsi rumah tangga tumbuh (-2, 63%), konsumsi LPNRT (-4,29%), pengeluaran konsumsi pemerintah 1,94% , investasi fisik /PMTB (- 4,95%), ekspor (-7, 70%), impor (- 14,71%).Seluruh komponen pengeluaran semua tumbuh negatif  kecuali konsumsi pemerintah, yakni positif 1,94%. Total PDB ekonomi semua unsurnya mengempis, yang berarti harus dipompa kembali dengan tekanan tinggi agar roda ekonomi bisa berputar lagi. Targetnya tumbuh antara 4,5% -5% di tahun 2021.

KETUJUH, jika investasi fisik yang digenjot, maka upayanya harus dilakukan untuk mengatasi kesenjangan antar wilayah, yang distribusi dan pertumbuhan ekonomi nya pada tahun 2020 sangat timpang, yakni: 1) Jawa menikmati bagian 58,75%, tapi pertumbuhannya negatif 2,51%. 2) Bali dan Nusa Tenggara berkontribusi hanya  2,94%, pertumbuhannya negatif 5,01%. 3). Maluku dan Papua kontribusinya hanya 2,35% , tapi pertumbuhannya masih positif 1,44%. 4) Sulawesi menikmati bagian 6,66%,tapi pertumbuhannya juga masih positif  0,23%. 5). Kalimantan ,7,94%, pertumbuhannya negatif 2,27%. 6) Sumatera, 21,36% , pertumbuhannya negatif 1,19%.Jadi kalau mendorong investasi fisik, maka proyeknya diharapkan tidak lagi dibangun di Jawa, tetapi harus di luar Jawa,di 5 koridor ekonomi tersebut. Prioritas utamanya adalah infrastruktur, pertanian dalam arti luas, pertambangan, maritim dan industri pengolahan migas dan non . migas.Caranya tidak bisa dilakukan dengan pendekatan sektoral tapi  harus lintas sektor dan lintas wilayah. Sifatnya integrated dan Incorporated  dari penyusunan kerangka kerja konseptual,hingga penyusunan  kerangka  kerja kelembagaan, dan kerangka kerja operasional.

KEDELAPAN, protokol penanganan krisis yang selama ini menjadi pedoman pemerintah sebenarnya sudah tinggal bagaimana menerapkannya. Di antaranya adalah : (A) Mencegah keterpurukan pasar modal melalui 4 langkah, yakni : 1) mengalokasikan dana pembelian kembali SBN yang belum jatuh tempo secara tunai ( cash by back). 2) meng alokasikan sebagian Sisa Anggaran Lebih (SAL) untuk membeli SUN. 3) bekerja sama dengan BUMN sektor keuangan untuk membeli SUN yang mengalami kejatuhan harga. 4) mendapatkan dana siaga ( stand by loan) dari lembaga keuangan internasional. (B) Meningkatkan kualitas belanja negara melalui : 1) pergeseran anggaran antar progam, dan antar kegiatan. 2) mengurangi pagu anggaran negara. 3) menggunakan SAL untuk menutup kekurangan  pembiayaan APBN. (C) Arahan Presiden yang terkait dengan pengelolaan kebijakan fiskal.Esensi untuk menekan  beban utang luar negeri ada di balik protokol penanganan krisis, namun tidak mudah menerapkannya karena APBN disusun bersama antara pemerintah dan DPR .

Time to care bagi pemerintah dan DPR untuk menyehatkan APBN bersifat mandatory karena prakteknya APBN masih tambun.AS saja harus mencetak uang untuk mendukung progam stimulus ekonomi yang tahun ini disediakan USD 1,9 triliyun,yang konon masih akan ditambah lagi, meskipun Indonesia tidak bisa diperbandingkan dengan AS. Saran dari sejumlah pakar ekonomi agar Indonesia cetak uang  patut dipertimbsngkan. Para ahli ekonomi sudah memberi catatan bahwa utang luar negeri merupakan faktor kritis dalam pemulihan ekonomi Indonesia. Jika kita sepakat dengan pandangan ini, maka mengurangi utang utang luar negeri harus dilakukan. Caranya  4 langkah untuk meningkatkan kualitas belanja negara yang diatur dalam protokol penanganan krisis dijalankan dengan penuh tanggung jawab. Presiden bisa mengeluarkan Perpres atau Inpres tentang peningkatan kualitas belanja negara tersebut. Salam sehat.

(penulis, pemerhati ekonomi dan industri tinggal di Jakarta)