Tingkat Kesejahteraan di Indonesia Lebih Kecil Dibanding Negara Tetangga

 

JAKARTA, (tubasmedia.com) – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) di MPR, Lukman Edhy, mengatakan kondisi perbatasan di Indonesia saat ini masih lebih baik daripada negara tetangga.

Namun, yang kerap menjadi masalah menurutnya adalah ketika tingkat kesejahteraan di Indonesia lebih kecil dibanding negara tetangga yang berbatasan langsung dengan Indonesia, seperti Malaysia.

Dia menyebut, tidak heran bila wilayah Indonesia yang ada di perbatasan direbut oleh Malaysia. Melihat masyarakat di Indonesia yang tergiur dengan program perkebunan Malaysia sehingga rela menanggalkan rasa nasionalisme.

“Jangan heran suatu saat yang menggeser patok perbatasan itu bukan Malaysia lagi, tapi masyarakat kita sendiri. Karena begitu digeser patoknya, dia berkesempatan mendapat program perkebunan perbatasan dari Malaysia,” kata Edhy dalam dialog kenegaraan yang bertajuk ‘Nasionalisme Masyarakat Perbatasan’, di Gedung MPR, Senayan, Jakarta, Senin (24/11/2014)

Dari persoalan perbatasan itu, dia menyarankan lima langkah bisa diimplementasikan, yaitu kesejahteraan, pertahanan dan keamanan, serta Infrakstruktur.

“Tidak kalah penting, sekolah berasrama beserta para pengajar yang kompeten. Menurut saya itu adalah yang menjadi tuntunan masyarakat di perbatasan selama ini,” ujarnya.

Menyambung pernyataan Edhy, Pakar Hukum Internasional, Hikmahanto Juwono, mngatakan dalam masalah pertahanan kedaulatan negara, Pemerintahan Joko Widodo-Jusuf Kalla mulai mengeluarkan keberaniannya, salah satunya adalah menurunkan pesawat asing.

“Negara lain adalah sahabat, tapi kalau sudah masalah kedaulatan tak segan untuk perang,” sambungnya.

Hanya saja, lanjut Hikmahanto, Pemerintahan Jokowi-JK masih memiliki pekerjaan rumah, yakni terkait masalah ketegasan dalam memberantas kemungkinan pencurian kekayaan laut secara terselubung serta perbatasan wilayah darat yang berpenghuni.

“Negara mempunyai kewajiban untuk melindungi, perbaiki saja infrakstruktur di sana, kemudian bagaimana cara pemerintah pusat untuk memajukan ekonomi daerah di sana,” ujarnya.

Selain itu, dia juga mengimbau pemerintah Indonesia agar bila terjadi konflik di perbatasan tidak melakukan referendum. “Tapi pemerintah harus menunjukkan niat untuk mengambil atau mempertahankan wilayah tersebut,” pungkasnya.(nisa)