Transformasi Ekonomi Perlu Pengaturan dan Afirmasi

Oleh: Fauzi Aziz

 

PERTAMA, gerakan pembaharuan dan perubahan atau transformasi  adalah fitrah dan menjadi sebuah keniscayaan. Transformasi ekonomi jelas merupakan  janji suci kebangsaan menuju masa depan ekonomi yang lebih baik dan ditertorehkan secara visioner untuk mengantarkan  bangsa Indonesia  dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia.

Proses transformasinya adalah untuk mewujudkan keseimbangan kemajuan dan terintegrasinya perekonomian ke dalam satu sistem kesatuan ekonomi nasional yang efisien, produktif.  berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

KEDUA, janji suci kebangsaan tersebut tidak boleh dicederai oleh tidak tegaknya tatanan hukum dan ketertiban serta korupsi yang terus berkembang. Gerakan pembaharuan, perubahan atau transformasi ekonomi ini dilakukan agar pasar dapat berjalan dengan semestinya (tidak banyak mengalami distorsi dan gangguan lain , baik yang bersifat ekonomi maupun non ekonomi).

Tujuan lain yang ingin kita capai adalah agar lembaga-lembaga ekonomi dan non ekonomi mampu bekerja efisien, mampu melayani kebutuhan konsumen atau publik pada umumnya sesuai dengan apa yang mereka perlukan.

Transformasi ekonomi membutuhkan ekosistem yang berupa pengaturan dan afirmasi yang tepat dan menimbulkan kepastian hukum. Mewujudkan keseimbangan kemajuan dan menciptakan kesatuan sistem ekonomi nasional juga membutuhkan pengaturan dan afirmasi yang tepat, selaras dan seimbang agar struktur ekonomi yang terbentuk dapat menciptakan keadilan sesuai prinsip demokrasi ekonomi yang kita anut. Negara dengan sistem demokrasi ekonomi yang baik harus bisa mengatasi ketertinggalannya (catch-up) dari ekonomi belahan dunia lainnya yang terbukti bisa memimpin karena keunggulan produktifitasnya.

KETIGA, disadari atau tidak, difahami atau tidak, setuju atau tidak, gerakan pembaharuan, perubahan atau transformasi untuk menggagas masa depan ekonomi Indonesia memang harus dilakukan, tanpa harus menggugat masa lalu.

Butuh Ekosistem

Upayanya dilaksanakan  agar ekonomi nasional bisa mandiri dan unggul karena produktifitasnya. Berarti kita butuh ekosistem yang memungkinkan inisiatif dari bawah yang konstruktif, dimana rakyat sebagai jantungnyanya pembangunan ekonomi diberi ruang yang seluas-luasnya untuk meningkatkan produktifitas.

Negara dengan sistem pemerintahan yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945 harus terus menerus menyediakan lingkungan yang kondusif bagi gen wirausaha, serta tempat bakat baru muncul dan berkembang. Tujuan tertingginya adalah kemakmuran seluruh rakyat. Pemerintah dan masyarakat menjalin hubungan yang harmonis berlandaskan azas saling percaya.

Tanggung jawab negara yang paling vital adalah menciptakan kesempatan bagi kehidupan yang lebih baik, dan para pemimpin memberikan kepercayaan kepada rakyat untuk menjadi tenaga penggerak dalam setiap prosesnya.

KEEMPAT, pandangan semacam itu memang harus disampaikan agar kita bisa merespon secara konstruktif terhadap penilaian dunia terhadap Indonesia. Global political outlook for 2010 -2019 dalam laporannya memberikan catatan tentang Indonesia dan yang menarik bagi  penulis ada tiga hal : 1) Indonesia sebagai satu dari 13 pivotal state, dimana pembangunan domestik dan eksternalnya dapat memberikan dampak yang berarti bagi kawasan global atau regional. Artinya dunia memandang Indonesia sebagai salah satu negara berpengaruh di dunia.

Pernyataan  itu tentu bisa dibaca dan dianalisa dari aspek geopolitik maupun geoekonomi. Dan Indonesia akan bisa berperan penting atau tidak tergantung keputusan  politik ekonomi Indonesia sendiri dan kepemimpinan nasionalnya.

2) populasi dan perekonomian yang besar selalu menjadi  narasi yang menarik perhatian dunia yang pada dasarnya merupakan kondisi yang kondusif untuk percepatan pertumbuhan ekonomi, dan tempat yang menarik untuk doing business pada sektor tradable maupun non tradable (barang dan jasa).

3) Indonesia menjadi sumberdaya komoditas penting. Di masa lalu hingga sekarang, daya tarik Indonesia berasal dari sumber daya komoditasnya yang diekspor ke berbagai negara yang membutuhkan. Fenomena ini terkesan by design dilihat dari kepentingan ekonomi global.

Menekan Posisi

Secara langsung berarti bahwa posisi Indonesia  sengaja akan dibatasi dalam kontribusinya pada rantai pasokan global untuk produk-produk yang bernilai tambah. Sama saja berarti menekan posisi Indonesia agar tidak  muncul menjadi negara industri maju baru. Sama saja artinya  bahwa eksporlah terus komoditas dan imporlah bahan baku, bahan penolong, barang setengah jadi dan barang jadi.

Karena itu,sejak tahun 2011, Indonesia selalu menghadapi ancaman defisit neraca transaksi berjalan. Artinya, selama itu, devisa hasil ekspor habis terpakai untuk membiayai impor, dengan akibat nilai tukar rupiah terhadap dolar AS sulit untuk menguat dan jauh dari stabil.Setiap hari kita hanya bisa menyaksikan nilai valuta asing dan IHSG yang naik turun seperti logo sepatu nike atau lambang PLN.

KELIMA, oleh karena itu ketika penulis menurunkan opini tentang “Menata Ulang Aturan Main dalam Koridor Perubahan Struktural “, dikandung maksud agar Indonesia memiliki kesempatan menata  kembali perekonomian nasionalnya. Dan kini menjadi saat yang tepat untuk melakukan upaya besar yang lebih strategis, yaitu melakukan pembaharuan, perubahan atau transformasi ekonomi nasional dengan cara melakukan berbagai perencanaan pembangunan ekonomi yang lebih terstruktur, sistematis dan komprehensif sesuai ukuran dan nilai-nilainya sendiri.

Sesuai  garis idiologi Pancasila, dan konstitusi negara yang dituangkan dalam Bab XIV UUD 1945, tema strategisnya adalah “Perekonomian Nasional dan Kesejahteraan Sosial”. Karakter esensialnya mengandung tiga isu besar  yakni : 1) pembangunan ekonomi dilakukan dengan pendekatan inklusif. 2) melakukan transformasi ekonomi melalui industrialisasi dengan me-resume of modal alam, modal fisik,modal manusia, modal sosial dan modal finansial dari dalam negeri. 3) strateginya perlu diatur dalam satu undang-undang, yakni sebuah pengaturan yang good for the many. Inilah cara bangsa ini merespon untuk melakukan perubahan struktural ekonomi yang merupakan solusi konstitusional untuk menanggulangi dutch desease syndrom yang virusnya masih kuat bersarang dalam sistem ekonomi nasional hingga  kini.

KEENAM, ketika membaca buku yang ditulis oleh Jan Luiten van Zanden Daan Marks berjudul “Ekonomi Indonesia” 1800-2010 ada satu analisa yang cukup menarik dari penelitiannya. Salah satunya ditulis bahwa di balik perkembangan ekonomi Indonesia menggugah pertanyaannya yang bersifat strategis.

Dalam hal ini ia tunjukkan dengan satu pertanyaan, bagaimana bisa sebuah negara seperti Indonesia dengan segala sumber daya manusia  dan sumber daya alamnya yang melimpah mengalami arah pertumbuhan yang demikian tidak menentu dan timpang.

Isu Kesenjangan

Dan mengapa pertumbuhan ekonominya menunjukkan tingkat ketidakseimbangan yang demikian tinggi. Lepas dari substansinya sendiri, rasanya kita harus mengakui bahwa hal yang dipertanyakan memang terjadi. Buktinya isu kesenjangan terus masih menjadi berita. Ada kesenjangan antar  sektor, antar wilayah dan antar kelompok pendapatan. Peta geoekonomi nasional yang belum mencerminkan terbentuknya struktur ekonomi yang kuat diwarnai oleh ketiga kesenjangan tersebut. Kondisi ini berpotensi rawan terhadap kondisi peta geopolitik nasional yang bisa mengarah terjadinya krisis kepercayaan. Di tingkat global pun sebenarnya isu ketidakadilan sudah menjadi sesuatu yang dikhawatirkan jika tidak diatasi. Sehingga banyak pandangan dilemparkan oleh para ahli politik dan ekonomi dunia bahwa globalisasi dan liberalisasi perlu ditata ulang untuk menuju dunia baru yang lebih adil.

Penataan itu sampai merambah ke perlunya mereformasi  sistem cadangan devisa global, penanganan utang global hingga masalah pengelolaan sumber daya alam dan penyelamatan bumi.

Stiglitz pernah mengingatkan bahwa sumber daya alam adalah obyek konflik dan sumber daya finansial yang dapat membuat konflik tersebut terus berlangsung. Konflik selalu melibatkan si kaya dan si miskin. Ada juga  konflik yang terjadi antara wilayah yang mempunyai dan yang tidak memilki  sumber daya alam. Jadi pengaturan yang good for many harus diformat untuk meciptakan keseimbangan kemajuan dan terbentuknya kesatuan sistem perekonomian nasional yang efisien, produktif, berkeadilan dan berwawasan lingkungan.

KETUJUH, lantas apa yang harus kita lakukan jika kita hendak melakukan pembaharuan untuk melakukan transformasi ekonomi nasional. Satu hal yang tidak bisa ditawar adalah semua output ekonomi harus memberikan manfaat dan kemakmuran yang sebesar-besarnya untuk seluruh rakyat.

Karena itu, pembaharuan, perubahan atau transformasi yang akan dilakukan harus direncanakan, tidak bisa secara tiba-tiba, apalagi sepenuhnya diserahkan pada mekanisme pasar. Pembaharuan dilakukan karena kita membutuhkan. Ketika kita sepakat bahwa pembaharuan yang kita tuju dilakukan melalui reformasi dan transformasi ekonomi melalui industrialisasi, maka tantangan utama yang harus direspon oleh negara yang kaya sumber daya alam seperti Indonesia adalah memastikan bahwa masyarakat menikmati sebanyak mungkin hasil sumber daya yang terpendam di negara tersebut.

Pembaharuan ini berarti pula menyangkut kebijakan redistributif, kebijakan kohesi sosial, yang berati berurusan dengan soal pengaturan distribusi nilai tambah yang berkeadilan. Pembangunan adalah proses komplek yang banyak melibatkan faktor ekonomi dan non ekonomi. Pembangunan adalah membangun tatanan, baik dari sisi ekonomi maupun non ekonomi , yang memampukan setiap individu untuk hidup lebih layak sesuai hak -hak dasar sebagai manusia.

Dengan demikian menjadi benar bahwa pembangunan ekonomi bukan sekedar pertumbuhan ekonomi, karena memang berdimensi lebih luas. Mari kita tidak bertindak secara trial and error,dan tergesa-gesa untuk melakukan pembaharuan, perubahan atau transformasi ekonomi nasional.

Melakukan structural adjusment yes, tapi harus selaras dengan konstitusi negara sebagai kaidah penuntunnya.Harus pula selaras dengan haluan negara , dan perencanaan jangka panjang. Pembaharuan harus tertib dan taat azas. Mereparasi mobil saja ada panduannya. Apalagi mereformasi ekonomi. China saja melakukan hal semacam itu, sampai menugaskan John dan Doris Naisbit menuliskannya dalam buku berjudul China’s Megatrends, 8 pilar yang membuat dahsyat China di abad ini.

KEDELAPAN, akhirnya perlu juga disampaikan pandangan Gunar Maydral yang mengatakan bahwa kegagalan pembangunan di negara-negara Asia pascakolonial berakar pada struktur kekuasaan tradisional yang terus bertahan, sebagai akibat dari ketidakmampuan pemerintah untuk melaksanakan berbagai perencanaan pembangunan modern. Negara-negara tersebut tidak bisa mendisiplinkankan warganya karena tidak memiliki tradisi untuk melakukannya. Fenomena korupsi yang terus berkembang merupakan sebuah gambaran penting dari negara-negara soft (lembek) tersebut, yang menyulitkannya untuk menjalankan rencana-rencana pembangunan secara konsisten.

Kegagalan perencanaan pembangunan dan kebijakan publik menurut Maydral adalah kunci untuk memahami Asian drama seperti judul bukunya yang populer pada eranya.

Dengan demikian begitu pentingnya peran perencanaan pembangunan yang kemudian untuk pelaksanaanya memerlukan dukungan kebijakan dan regulasi yang tepat untuk menjalankan misi pembaharuan yang telah direncanakan untuk me-lanskap ulang peta geoekonomi nasional guna menjawab tantangan zaman dan perubahan lingkungan strategis.

Upaya ini diperlukan agar pelaksanaan perencanaan jangka panjang dapat dijalankan tanpa distraksi dan disrupsi politik pragmatis yang berorientasi sekedar mengejar kepentingan jangka pendek dan cenderung maunya serba instan untuk meraih hasil berupa output ekonomi , yang dengan itu diharapkan akan menghasilkan pertumbuhan yang tinggi.

Karena orientasinya adalah growth for growth dan  pembangunan ekonomi lebih diserahkan pada mekanisme pasar, maka akhirnya kesenjangan tidak pernah berubah menjadi keseimbangan. Pembaharuan sistem ekonomi yang didukung oleh kebijakan dan regulasi yang tepat, tidak hanya sekedar membutuhkan proses politik yang baik, tetapi juga perlu dukungan naskah akademis yang baik melalui proses kecendekiawan selain juga membutuhkan proses spiritualitas yang seimbang antara rasionalitas dan emosi.

Tantangan Zaman

KESEMBILAN, melanskap gambar pada peta geoekonomi nasional untuk menjawab tantangan zaman dibutuhkan sebuah kerangka inovasi  yang mengarah pada pembaharuan sistem pendidikan nasional. Catatan nya tetap harus sesuai dengan ukuran dan nilai nilainya sendiri yang ada dalam falsafah Pancasila dan UUD 1945.

Kerangka inovasi untuk menghasilkan daya kompetisi yang berbasis pada kompetensi inti adalah yang kita perlukan. The future of competition pada dasarnya adalah co Creating unique value with customers (CK Prahalad).

Hal yang tak kalah penting adalah terkait dengan pentingnya tata pemerintahan yang baik dan soal tata kelola yang baik. Akhirnya proses pembaharuan lanskap ekonomi nasional harus didukung kebijakan dan hukum dasar dan peraturan-peraturan dasar yang saling berkaitan. Jika demikian konsepsinya, maka dalam semangat konstitusi negara , Indonesia sejatinya membutuhkan satu undang -undang tentang Perekonomian dan Kesejahteraan Sosial sebagai hukum dasar yang mengatur sistem ber-ekonomi.

Dari situ diterbitkan sejumlah PP sebagai peraturan-peraturan dasar yang bersifat lintas sektor dan lintas wilayah. Selama ini PP dibuat bersifat sektoral sehingga di negeri ini mempunyai ratusan bahkan ribuan PP di bidang ekonomi dan non ekonomi berserakan dimana-mana dan menggunung. Jujur bahwa Indonesia sesungguhnya lebih membutuhkan Reformasi Birokrasi atau Re-Inventing Goverment untuk mendukung Reformasi Ekonomi sehingga akan mendorong terbentuknya lembaga-lembaga ekonomi dan non ekonomi yang efisien.

Dengan demikian berdasarkan konsep kerangka kerja kelembagaan, negeri ini punya dua tugas besar yang bersifat strategis yakni Reformasi Ekonomi dan Reformasi Kelembagaan.

Keduanya harus ada platform dan perencanaannya yang transparan dan akuntabel. Semua harus ada polanya ,sehingga tidak asal main vermak dalam melakukan perubahan.Langkahnya tidak harus selalu bersifat kolosal,dan pendekatan per klaster ekonomi sesuai skala prioritas jauh lebih baik karena lebih managable.

Pastikan bahwa setiap langkahnya tetap dalam koridor idiologi Pancasila dan UUD 1945.Azas sentralisasi dan desentralisasi  harus tetap dijunjung tinggi. Semoga bermanfaat, dan salam sehat. (penulis pemerhati ekonomi dan industritinggal di Jakarta).

Berita Terkait

Komentar

Komentar