Tri Rismaharini Digoyang Politikus Busuk

Oleh: Fauzi Azis

ORANG sukses seperti Tri Rismaharini, Walikota Surabaya apakah pantas dizalimi politikus murahan seperti yang diduga oleh public sampai dia berniat mengundurkan diri. Bagi masyarakat Surabaya yang merasa mendapatkan manfaat akibat gaya kepemimpinannya dan telah banyak membuahkan karya-karya terbaiknya, menjadi risau.

Legitimasi Risma yang diperoleh dengan prestasi dan reputasi akan dirusak oleh kepentingan politik kotor yang bisa membuat Surabaya “kumuh” kembali. Pantas kalau hampir seluruh masyarakat Surabaya memberikan dukungan dan mengharap agar walikotanya tetap bekerja dan tidak mengundurkan diri.

Memang Risma bukan seorang politikus, tapi hanya sosok birokrat profesional yang kemudian atas dukungan parpol dia terpilih menjadi walikota Surabaya dan sukses melaksanakan tugas kepemimpinannya hingga sekarang.

Fenoma Risma ini menarik perhatian karena dari apa yang dia sampaikan pada waktu acara di”mata najwa” banyak menyimpan misteri yang membuat dirinya “ketakutan” mengutarakannya secara terbuka. Naluri kewanitaannya nampak masih bisa memendam misteri yang diketahuinya, tetapi kepolosannya sebagai bukan sosok politisi juga nampak karena dia tak mampu berkata-kata seperti para politisi yang pandai berkelit dan pandai memutar balikkan fakta.

Fenomena Risma memberikan sebuah prespektif tersendiri bahwa antara kepentingan rakyat dan kepentingan politik praktis bertolak belakang dan ini amat berbahaya bagi iklim demokrasi,dan pelaksanaan desentralisasi yang bisa digugat . Bisa tidak sehat bila rakyat yang berkepentingan dengan kemajuan kota Surabaya dihambat oleh praktek politik kotor yang sepertinya lebih menyukai cara sendiri untuk membangun kotanya.

Terkesan tidak suka kalau ada pemimpinnya sukses, tapi para politisinya “miskin” karena hanya bisa hidup mengandalkan gaji tok. Padahal para politisinya ada yang mengharapkan mendapat tambahan sebagai bonus dari proyek-proyek pembangunan di Pemkot Surabaya untuk membesarkan nilai kenikmatan bagi kepentingan dirinya dan para kroninya.

Sayang, ketika pemimpinnya sedang menjadi “role model” sebagai tokoh sukses, dihambat sepak terjangnya untuk membangun oleh praktek politik pragmatis transaksional. Kita tidak tahu keputusan apa yang akan diambil Risma. Kalau dibandingkan dengan SBY di pusat kekuasaan, dia langsung membangun koalisi partai di kabinetnya, disertai dengan membentuk Setgab Parpol pendukung agar kepemimpinnya tidak digoyang meskipun di DPR tetap saja “nakal”, Risma tak peduli dengan koalisi partai atau apapun istilahnya.

Dia hanya kerja membangun prestasi dan reputasinya karena dengan cara itu legitimasi dari rakyat pasti akan diraihnya, meskipun tidak dijamin serta merta mendapatkan legitimasi dari parpol di DPRD yang punya mainan sendiri. Kita menjadi pesimis ketika di satu pihak muncul sosok pemimpin daerah yang brilian menjalankan tugas kepemimpinannya membawa sebuah perubahan, di lain pihak ada orang pintar tapi bodoh di kalangan politisi yang mungkin suka kemajuan, tetapi prosesnya harus ada ongkos dan itu harus dibayar meskipun harus mengorbankan kepentingan rakyat.

Sampai detik ini para elit politik nampaknya masih senang bermain-main dengan praktek politik kotor, ketimbang lebih menyukai praktek politik bersih. Pola ini yang akan menghambat terjadinya perubahan dan akhirnya kalau seperti itu selera politiknya jangan harap akan muncul tokoh pemimpin pembaharu.

Pertumbuhan ekonomi yang kita harapkan dapat digerakkan dari daerah kabupaten/kota akan terganjal oleh praktek politik busuk yang pada akhirnya desentralisasi hanya menjadi beban daripada menjadi mesin pertumbuhan dan episentrum kemajuan.

Fenomena Tri Rismaharini hanya akan menjadi legenda, karena proses politik di negeri ini justru masih senang hidup dalam kultur yang tidak menyukai legitimasi kepala daerahnya yang berhasil dibangun karena prestasi dan reputasinya. Mereka lebih suka kalau kepala daerahnya mendapatkan legitimasi secara politik meskipun sang kepala daerah harus mengorbankan harga dirinya untuk bersama-sama merampok uang rakyat. ***