Uang Belanja Politik Mendorong Perilaku KKN

Loading

Laporan: Redaksi

Ilustrasi

Ilustrasi

TASIKMALAYA, (TubasMedia.Com) – Tokoh masyarakat Tasikmalaya, H. Djadja W menilai besarnya dana yang dikeluarkan kandididat calon kepala daerah akan memicu munculnya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme) bila sudah terpilih. Diperkirakan nilai transaksi politisi guna memuluskan ambisinya melenggang menuju kursi kekuasaan membuat banyak pihak menjadi prihatin.

Pasalnya, para kandidat yang akan berlaga di Pilkada harus merogoh kacek cukup besar sehingga akan memicu munculnya mental KKN. Meski internal Parpol menyembunyikan rapat-rapat transaksi politik yang dilakukannya, aroma “pembelian” perahu Parpol tetap mewarnai pentas politik di Jawa Barat. Aroma itu kini tercium menjelang pelaksanaan Pilkada Gubernur Jawa Barat.

Djadja memandang, uang yang dikeluarkan seorang bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah untuk “membeli” perahu politik sebagai salah satu jalan menuju kursi kekuasaan di daerah. Praktik itu, menjadi pertanda buruk bagi pelaksanaan kualitas demokrasi di Tasikmalaya.

Djadja mengaku mendapat informasi dari sebuah Parpol yang menawarkan bandrol miliar rupiah kepada seseorang politisi untuk menggunakan perahu partainya untuk dijadikan balon dalam Pilkada.

Dana miliaran rupiah itu hanya sebatas pencalonan (dukungan Parpol), belum termasuk biaya kampanye.“Manakala uang akhirnya jadi senjata guna mendapatkan tiket dari Parpol tertentu untuk memuluskan niatnya bersaing dalam Pilkada uang itu saya nilai uang haram,” katanya.

Menurut Djaja cost yang dikeluarkan utnuk “membeli” perahu Parpol bisa menyuburkan praktek KKN. Artinya, kalau seseorang politisi terlebih dulu melakukan transaksi politik, dikhawatirkan terjadi kecenderungan kalau sudah terpilih akan melakukan KKN. (hakri/dadang)

CATEGORIES
TAGS