Visi dan Misi Politik Pemerintah dan DPR Harus Selaras

Oleh: Fauzi Azis

ilustrasi

ilustrasi

SEJAK reformasi 1998, Indonesia telah menjadi negara demokrasi dan pada saat bersamaan telah terjadi proses desentralisasi kekuasaan dari pusat ke daerah sejak terbitnya UU No 22 /1999 tentang Pemerintah daerah. Perjalanan panjang sudah 15 tahun sebagai negara yang demokratis. Tapi dalam konteks mempersiapkan diri menjadi bangsa yang kuat dan mampu mewujudkan kesejahteraan seluruh rakyatnya belum berhasil.

Dari prespektif politik sangat jelas penyebabnya, yakni antara pemerintah dan DPR belum memiliki visi dan misi politik kebangsaan yang selaras dalam mewujudkan Indonesia yang satu, adil dan makmur. Mengapa harus diselaraskan visi dan misi politiknya? Jawabnya sangat sederhana dan menurut logika politik pada umumnya ada dua hal pokok yang menjadi alasan.

Pertama, pemerintah dan DPR mendapat mandat dari rakyat untuk mengurus negeri ini agar kehidupan seluruh rakyatnya semakin baik, makin sejahtera, maju dan mandiri sehingga dapat berdiri sejajar dengan bangsa-bangsa lain di dunia. Kedua, pemerintah dan DPR adalah unsur penyelenggara negara dan sama-sama sebagai pejabat publik. Sebagai penyelenggara negara (meskipun tugas pokoknya berbeda), kedua lembaga tersebut secara idiologis memiliki landasan politik yang sama, yaitu Pancasila dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionalnya.

Dengan demikian tidak ada alasan mengatakan antara pemerintah dan DPR harus mempunyai visi dan misi politik yang berbeda sebagai penyelenggara negara dan sekaligus sebagai pejabat publik. Menjadi aneh dan sangat tidak masuk akal kalau harus berbeda visi dan misi politiknya dalam mengurus negeri ini karena keduanya tunduk pada pedoman kerja yang sama, yaitu Pancasila sebagai landasan idiil dan UUD 1945 sebagai landasan konstitusionil.

Boleh jadi bisa berbeda manakala para elit politiknya masih berada di luar struktur penyelenggara negara yang visi dan misi politiknya mengikuti garis kebijakan partainya masing-masing. Namun manakala sudah menyatu secara idiologis, konstitusional dan instititusional sebagai kekuatan profesional penyelenggara negara, visi dan misi politiknya tidak boleh beda.

Parpol melalui proses rekruitmen politik telah mengantarkan kadernya untuk masuk dalam jajaran penyelenggara negara. Karena itu, sejak para kadernya dilantik menjadi penyelenggara negara, sejatinya di saat itu pula bajunya sudah harus ganti dari baju parpol menjadi baju penyelenggara negara. Visi dan misi politiknya juga harus manunggal dan melebur ke dalam visi dan misi politik negara dan bangsa.

Visi dan misi politiknya di bidang pertahanan, ekonomi, keuangan, pendidikan, kebudayaan, kesehatan dan visi dan misi politik luar negerinya hanya ada satu sebagaimana yang telah digariskan dalam UUD 1945. Pemerintah dan DPR tidak perlu repot-repot dan terus berdebat tidak jelas arahnya soal visi dan misi politik ini karena semua sudah ada di dalam UUD 1945.

Keduanya tinggal melaksanakan saja sesuai dengan tanggungjawab masing-masing ke dalam rumusan strategi, kebijakan dan progam-prrogam untuk mensejahterakan rakyat. Semuanya sudah given tentang visi dan misi politik negara dan bangsa ini sebagaimana tercantum dalam UUD 1945 sebagai konstitusi negara.

Konstitusi sebagai resultante dari hasil musyawarah mufakat di lembaga MPR adalah sebuah dokumen politik yang paling tinggi dan menjadi sumber dari segala hukum yang notabene adalah perjanjian, konsensus atau kesepakatan tertinggi dalam kegiatan bernegara. Yang menjadi masalah, sejak reformasi 1998, faktanya belum berjalan seperti itu.

Fragmentasinya terjadi begitu hebat akibat dari kedewasaan dan kematangan berpolitik para elitnya belum matang. Mereka seakan berlindung di balik demokrasi sedang mencari bentuk baru sistem ketatanegaraan di negeri ini, tapi lupa bahwa kita sedang bepacu agar bangsa ini menjadi kuat dan mampu bersaing di era globalisasi. ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar