Wakil Rakyat yang Tak Peduli Rakyat

Laporan : Apul D Maharadja

Ilustrasi

Ilustrasi

JAKARTA, (Tubas) – Ucapan Ketua DPR Marzuki Alie beberapa waktu lalu makin membuktikan bahwa wakil rakyat di Senayan itu memang sudah tidak peduli rakyat. Dengan kata lain, mereka sudah tidak pantas disebut sebagai wakil rakyat, melainkan hanya politikus salon yang bekerja atas panggilan kekuasaan, bukan pengabdian.

“Politikus salon adalah pekerja politik, bukan pejuang politik. Mereka tampak rapi, wangi, modis dan penuh gaya, tapi tidak ada keprihatinan sosial. Rencana pembangunan gedung 36 lantai yang akan menghamburkan Rp 1,2 triliun lebih hanyalah salah satu gaya berkuasa para politikus salon,” kata Indra Tranggon, seorang pemerhati budaya kepada Tubas di kantornya pekan silam.

Dikatakan, pekerja politik melakukan kegiatan berdasarkan rutinitas dan berbagai kesepakatan atas pesanan, permintaan dan imbalan; pekerja politik bukan pejuang politik. “Seorang pejuang politik menciptakan sesuatu berdasarkan ideologi, komitmen, integritas dan kapabilitas. Panggilan berpolitiknya adalah dedikasi atas kemanusiaan, kemasyarakatan, dan cita-cita membangun peradaban negara-bangsa. Bukan panggilan kekuasaan, karier, jabatan dan penghasilan,” katanya.

Menurut pemerhati budaya itu, politik adalah jalan suci mewujudkan cita-cita untuk membebaskan dan meninggikan eksistensi rakyat dalam melawan ketidakadilan dan kemerosotan budaya. Pilihan atas nilai-nilai ideal itu menjadikan politikus pejuang, tidak sibuk memikirkan gaya, penampilan, citra, kekayaan dan hedonisme. Politikus pejuang seyogyanya mempunyai cakrawala kesederhanaan dan kewajaran; mempunyai kesantunan, kejujuran dan ketulusan, serta mempunyai etika dan moralits.

Sementara itu, dosen Program Magister Studi Pembangunan IPB, Prof Dr Yusraf Amir Piliang berpendapat, ruang politik bangsa akhir-akhir ini dipenuhi dengan ketidakpercayaan, dari sikap pemerintah, DPR, perbankan, dan sebagainya. Sistem demokrasi tidak lagi berjalan mulus karena tidak ada lagi keterkaitan antara yang diberi amanah (pemerintah) dan yang memberi (rakyat); tidak ada lagi keterwakilan antara wakil rakyat dan rakyatnya.

Bukti yang paling tepat adalah pernyataan Ketua DPR Marzuki Alie tentang pembangunan gedung baru, “Rakyat biasa jangan diajak membahas pembangunan gedung baru, hanya orang-orang elite, orang-orang pintar yang bisa diajak membicarakan masalah itu.” Ucapan wakil rakyat yang menyakiti hati rakyat dan jelas menunjukkan tidak adanya keterwakilan, bahkan menunjukkan perbedaan yang saling bertentangan (antagonistik), yaitu DPR versus rakyat. ***

Berita Terkait

Komentar

Komentar